Tribun Sumatera.com.Bengkulu Selatan- Ketua Fraksi PDIP DPRD Bengkulu Selatan, Holman, SE meminta Bupati, Gusnan Mulyadi, SE MM konsisten dalam membuat dan menegakkan aturan penanganan dan pengendalian Covid-19. Jangan menerbitkan aturan tanpa dasar yang jelas, sehingga membingungkan masyarakat.
Aturan larangan kerumunan itu kan buka tutup, kemarin dilarang, sekarang sudah boleh lagi. Bupati seharusnya konsisten dalam membuat aturan penanganan Covid-19,” kata Holman.*
Holman mempertanyakan indikator yang menjadi dasar penerbitan aturan larangan kerumunan dan pencabutan aturan tersebut. Data perkembangan Covid-19 di daerah tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, hal itulah yang membingungkan.
Sekarang acara keramaian seperti pesta pernikahan sudah diperbolehkan lagi. Itu tolak ukurnya apa sehingga sudah dibuka lagi acara keramaian. Apakah Covid-19 di daerah sudah betul-betul dikendalikan, atau ada faktor lain,” ujar Holman.
Keputusan Bupati yang menonaktifkan Camat Manna, Turman, SE karena dianggap lalai dalam mengawasi SE Bupati Larangan Kerumunan juga menjadi sorotan DPRD. Bupati seharusnya menegakkan aturan secara adil. Karena tidak hanya di wilayah Kecamatan Manna yang *“kebobolan”* dalam menegakkan aturan tersebut. Diwilayah kecamatan lain juga ada keramaian yang menimbulkan kerumunan.
Aturan seharusnya ditegakkan secara adil, yang melanggar sanksi semua. Jangan tebang pilih atau pilih kasih,” tutup Holman. (BPA)
