Di Duga Kepala SMA Negeri 9 Kab.Kaur Langgar UU KIP ” Dikbud Provinsi Di Minta Evaluasi “

oleh -455 views

Tribun Sumatera.com – Kaur ” Sekolah sebagai badan publik yang memiliki tanggung-jawab besar untuk mendidik anak bangsa agar mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara; Mestilah dikelola secara taat asas dan taat hukum. Aturan sudah dengan sangat jelas menyebutkan sekolah harus mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, maka taatilah , salah satunya persoalan dana Bos yang sudah hampir 17 tahun di gulir kan .

Tidak hal nya terjadi di sekolah SMA Negeri 9 Kabupaten Kaur di mana saat awak media ingin mengkonfirmasi terkait pengelolaan dan realisasi Dana Bos tahun 2020 – 2021 pada masa pandemi covit19 tidak mendapat tanggapan yang baik ,

Hal ini di karenakan saat awak media menghubungi kepala sekolah SMA Negeri 9 Ibu Emilia melalui sambungan telepon Dengan lugas dan terkesan tidak ingin serta tidak senang di tanya persoalan dana bos ” Apa lagi yang ingin ditanyakan , kalian tidak ada hak untuk tahu masalah dana bos ini, sebab kita sudah tutup buku dan laporannya sudah selesai “ ujar Emilia

Lebih lanjut Emilia mengatakan ” kita ini punya MKKS jadi bukan hak wartawan bertanya masalah realisasi dana bos kita, sudah itu kita sudah selesai di periksa BPKP dan BPK , jadi apa lagi yang mau di tanyakan “ tegas Emilia

Kalau mau datang kekeluargaan silakan , tapi jangan membahas masalah dana bos lagi , itu sudah Selesai kalau bahasa kami sudah Game Over ” tutup Emilia sambil menutup panggilan telepon.

Menindak lanjuti persoalan di atas ketua Sekber Media online Bengkulu Yon Maryono angkat bicara ” Memang Ketaatan sekolah pada hukum , dalam hal ini aturan perundang-undangan, merupakan suatu keniscayaan. Berbagai alasan untuk secara rapat menyimpan segala informasi yang Apa lagi berhubungan dengan pengelolaan keuangan sekolah kepada publik , padahal ini adalah bentuk pengingkaran terhadap hukum dan kekejaman terhadap hak asasi manusia sesui Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan Undang – Undang KIP ” ujar Yon Maryono

Lebih lanjut Yon Maryono menjelaskan ” seharusnya pihak sekolah mengerti panduan dalam mengelola informasi publik, entah itu berupa: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), maupun Laporan Penggunaan Dana BOS ” tegas Yon Maryono

” Sehingga Akhirnya , sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang demokratis, sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan nilai-nilai keterbukaan dan kejujuran dalam hal pengelolaan sistem persekolahan. Sebagai Badan Publik, sesuai dengan amanat undang-undang Keterbukaan informasi publik (KIP) , sekolah juga harus mampu pula mengelola informasi secara baik dan transparan. Terkesan rumit memang, namun apabila dilandasi niat baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lah sulit bagi sekolah untuk bersikap jujur, terbuka, dan taat hukum .

Untuk itu kita minta Dikbud provinsi Bengkulu mengevaluasi kepala – kepala sekolah yang tidak terbuka dengan Publik khusus nya kepala sekolah SMA Negeri 9 Kabupaten Kaur yang terkesan tertutup dan arogan ” tutup Yon Maryono

Upaya konfirmasi dengan pihak terkait terus di upayakan.(Okawa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.