Di Duga Pembohongan Publik Kembali Terkait Surat Sakti ” Pasien Di RSUD Tetap Bayar “

oleh -521 views

Tribun Sumatera.com – Bengkulu Selatan – Setelah ramai di beritakan di media Online terkait dengan program berobat gratis yang menggunakan KTP dan KK tidak berlaku, akhirnya Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan mengeluarkan surat tentang pemberitahuan pelaksanaan pelayanan berobat gratis menggunakan KTP dan KK.

Surat bernomor 44. /12/ DINKES/2022 di keluarkan Kepala Dinas Kesehatan tanggal 16 Februari Tahun 2022.

Dalam suratnya, pelayanan berobat gratis audah berlaku dengan syarat membawa KTP dan KK Bengkulu Selatan dan tidak terdaftar sebagai anggota aktif peserta Jaminan Kesehatan Daerah.

Dengan terbitnya surat tersebut, sala satu kordinator aliansi Pers Nasional Bengkulu Selatan Wadimin angkat bicara, saat ini menurut penilaian dirinya, Pemkab Bengkulu Selatan sedang berpura-pura peduli terhadap masyarakat, hal ini terlihat dari sibuknya Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi mengantor satu hari di Desa.

“Kondisi Bengkulu Selatan saat ini sedang tidak baik, jangan pura-pura peduli terhadap masyarakat, ngantor di desa itu apa urgensinya, masyarakat saat ini banyak yang mempertanyakan program Bupati Gusnan pada saat kampanye yang pro rakyat, tapi sampai hari ini satu program pun belum ada yang di realisasikan, jadi saya anggap Bupati Gusnan telah gagal dalam menahkodai Pemkab Bengkulu Selatan,” jelas Wadimin

Dikatakan Wadimin, terkait surat yang di keluarkan PLT Dinkes Budi Syahputra kembali terbongkar kebohongannya hal ini di ketahui dari Nara sumber yang enggan di sebut namanya mengatakan ke awak media melalui chat WhatsApp ” pembohongan itu sebab ada keluarga saya sekarang lagi di rawat di rumah sakit di zal kebidanan , masih belu obat di luar walau pakai BPJS dan yang lebih aneh lagi di vonis covit19 harus di isolasi tetapi keluarga nya , anak-anaknya di biarkan bebas berkeliaran di luar rumah sakit ” ujar Nara sumber di WhatsApp

“Kita akan kawal terus, jangan sampai ini di buat hanya untuk menutupi aib atau bobroknya sistem Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan,” ujar Wadimin.

Selain itu, lanjut Wadimin, anggaran untuk Bupati Gusnan ngantor di Desa harus di buka ke publik, supaya masyarakat mengetahui berapa besar anggaran yang di gunakan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan, sebab menurutnya program ngantor di Desa itu hanya menghambur-hamburkan uang saja.(BPA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.