Diduga Terus Menuai Masalah , SMO Minta Instansi Terkait Dan APH Audit Koperasi Nelayan Mutiara Selatan

oleh -146 views

Photo Dukumentasi Komfirmasi Dinas kelautan dan perikanan 

Tribun Sumatera.com – Bengkulu Selatan ” Koperasi Nelayan Mutiara Selatan Kecamatan Pasar mana Kabupaten Bengkulu Selatan kembali berulah Mulai Dari viral SPBU , beberapa waktu lalu mobil pendingin bantuan KKP RI ditarik akibat salah peruntukan, kali ini kembali bantuan jaring millenium dari KKP RI diduga menjadi ajang pungli.

Sebanyak 50 set bantuan jaring millenium tahun ini yang diperuntukkan untuk 20 anggota koperasi mutiara Selatan hanya direalisasikan sebanyak 15 set, hal ini disebabkan karena 14 dari 20 anggota koperasi tidak mampu membayar uang yang persyaratan oleh pihak koperasi.

Baca :

” Satu orang kalau ingin bantuan 2,5 set jaring harus membayar 750 ribu, jadi dari 20 anggota yang mampu bayar hanya 6 orang,” ujar salah satu anggota koperasi yang enggan disebut namanya saat dikonfirmasi, Kamis (15/9/2022).

Dikatakannya saat pemberian uang untuk mendapatkan 2,5 set jaring tersebut juga dihadiri oleh salah satu oknum Diduga ASN Dinas Perikanan BS berinisial Yl

Baca :

” Uang tersebut sudah diserahkan namun jaringnya belum di bagikan dengan alasan masih di stel ulang,” ucapnya

Saat di konfirmasi Kepala Dinas Perikanan BS Santono, M.Pd, saat dikonfirmasi Jum’at (16/9/2022), berjanji dalam waktu dekat akan memanggil pihak koperasi mutiara Selatan terkait hal itu.

“Dalam waktu yang secepatnya akan kita panggil dan apabila ada oknum ASN yang terlibat bakal kita sanksi, terkait bantuan- bantuan kepada nelayan tidak ada pungutannya.” Pungkasnya.

Ditempat terpisah sekjen Sekber Media online (SMO) Ali Dina Angkat Bicara ” saya sudah mendengar dan membaca berita terkait persoalan yang terjadi di koperasi nelayan mutiara Selatan ini , untuk itu kita minta pihak instansi terkait dan aparat penegak hukum segera lakukan audit terhadap manejemen koperasi ini ” tegas Ali Dina

” Dalam waktu dekat kita akan laporkan secara resmi ke dinas terkait dan APH supaya di lakukan evaluasi , nikah perlu bekukan dulu izin operasi koperasi ini sampai persoalan di atas memang clier ” tutup Ali Dina

Upaya konfirmasi dengan pihak terkait terus di lakukan.BPA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.