Tribun Sumatera.com – Bengkulu Selatan ” Aliansi Pers Nasional (PeNas) Bengkulu Selatan akan menggelar aksi damai Jilid II kali ini organisasi insan Pers itu akan mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terkait banyaknya persoalan yang ada di Bengkulu Selatan , di antaranya persoalan Perbup 05,mutasi baru-baru ini, TGR yang terus besar, dan pansus covit19 yang belum ada kejelasan sampai saat ini
Gabungan organisasi Para insan Pers atau yang lebih dikenal dengan sebutan aliansi PeNas Bengkulu Selatan akan meminta para wakil Rakyat itu untuk memanggil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi atas keputusan yang mengakibatkan ke gaduhan di masyarakat Bengkulu Selatan
Salah satu anggota aliansi PeNas Bengkulu Selatan Nopredi Herawan menyampaikan, dirinya meminta Bupati Bengkulu Selatan untuk mempertanggungjawabkan atas keputusan yang di buatnya, sebab menurutnya, keputusan yang di buat Bupati Bengkulu Selatan itu memancing ke gaduhan di kalangan masyarakat Bengkulu Selatan,
“Saya salah satu anggota PeNas meminta Bupati untuk bertanggungjawab atas persoalan ini,” tegas Nopredi.
Nopredi juga bersama aliansi PeNas akan mendesak DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk segera memanggil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.
Nopredi mejelaskan, akhir-akhir ini banyak keputusan yang di buat Bupati Bengkulu Selatan yang bertentang dengan Perundang-Undangan, seperti mutasi para Pejabat di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan, Perbup 05 Tahun 2022 tentang kerjasama publikasi dan pansus covit19 yang belum jelas sampai saat ini,
Selain itu Nopredi juga menyoroti kelebihan pembayaran kegiatan di masing-masing OPD yang sampai saat ini belum juga tuntas, dan juga permasalahan dana Covid-19 terutama pengadaan masker yang di duga menjadi ladang korupsi.
Dengan berbagai macam persoalan yang belum juga tuntas, dirinya bersama aliansi PeNas Bengkulu Selatan akan mendesak DPRD Bengkulu Selatan sebagai lembaga pengawas untuk segera memanggil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi.
“Kami harap dengan banyak persoalan ini DPRD jangan diam, jalankan tugas DPRD sebagai lembaga pengawas, DPRD harus tahu keputusan yang di buat Bupati itu merugikan banyak pihak,” tegas Nopredi.(BPA)
