Ramai Menghujat Menag RI, PW GENU Sumut “Kemenag Kabupaten/Kota Gagal Sosialisasikan SE”

oleh -71 views

Tribun Sumatera.com – Medan ”  Menjamurnya aliansi dadakan yang ramai menghujat Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Yaqut Cholil Qoumas di sinyalir karena kurang nya peran Kepala Kantor Kementerian Agama Tingkat Kabupeten/Kota dalam mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama.

Hampir dua pekan bergulir kisruh di kementerian agama masi sangat hangat menjadi pembahasan masyarakat, mulai dari tempat ibadah, kampus sampai kede kopi masyarakat di sumatera utara masi ramai menghujat Menteri Agama Republik Indonesia.

Tak tanggung-tanggung masyarakat yang merasa Menteri Agama telah menistakan Adzan berkumpul untuk membentuk Lembaga Aliansi Umat mulai dari demo yang berjilit-jilit sampai pada pelaporan di jalur hukum, sehingga menimbulkan masalah baru yang kembali meresahkan.

Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Generasi Emas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara Toni Sahputra kisruh ini berawal dari oknum yang memotong video wawancara Menteri Agama terkait dengan surat edaran yang berisi tentang pengaturan volume pengeras suara, kemudia oknum tersebut memprovokasi masyarakat dengan meyebut Menag telah menistakan Agama.

Toni menjelaskan masalah ini sebenarnya tidak akan berlarut-larut jika Kakan Kemenag di setiap tingkatan mampu mensosialisasikan surat edaran tersebut, ” ya jelas ini sebenarnya tugas Kakan untuk mensosialisasikan itu, la wong yang diatur itu pengeras suara saat di gunakan untuk trahim kok, bukan ketika adzan” jelas Toni.

Toni meminta kepada Menteri Agama Bapak Yaqut Cholil Qoumas untuk memperhatikan daerah yang masi aktif meributi masalah itu, “Coba pak Mentri cek apakah Kakannya bekerja mensosialisasikan surat edaran itu? jangan-jangan Kakan nya juga terprovokasi makanya tidak mau mensosialisasikan nya” ujar nya pada media.

“Melihat aksi beberapa kali di Mapoldasu dan di Kanwil Kemnagsu bahwa massa sebagian besar berasal dari Kabupaten Deliserdang harus nya ini menjadi perhatian khusus Mentri Agama” lanjut Toni.

“Jika memang terbukti tidak bekerja mohon di pecat saja pak menteri, masyarakat sudah gerah dengan issu ini, kita khwatir jika berlarut larut hal ini akan di manfaatkan oknum tertentu, sebagai mana kasus Ahok, tutup nya.(Malik Hjr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.