Rekomendasi KASN Terkait Nonjob Dan Demosi Bengkulu Selatan Ada Pelanggaran ” ASN Siap Kena Imbas “

oleh -1,015 views

Tribun sumatera.com – Bengkulu Selatan ” Akhirnya polemik ASN yang non job dan Demosi yang berbuntut panjang hingga pelaporan ke pihak KASN menuai hasil , dimana Keluar surat rekomendasi dari KASN yang intinya menyatakan memang ada unsur pelanggaran yang diduga dilakukan pihak Pemda Bengkulu Selatan terutama Bupati Bengkulu Selatan

Hal ini di ketahui satu bundel pdf surat rekomendasi dari KASN yang lebih kurang di bawah ini :

Dengan hormat , Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (ASN) pada Pasal 30, disebutkan bahwa KASN memiliki kewenanganmengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.Atas kewenangan yang dimilikinya tersebut,berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014tersebut, KASN dapat memberikan rekomendasi kepada Pejabat PembinaKepegawaian (PPK) dan Pejabat yang berwenang ,Terkait penerapan sistemmerit dan hasil pengawasan untuk wajib ditindaklanjuti oleh PPK.

Bersama ini disampaikan bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima laporan pengaduan masyarakat, atas dugaan pelanggaran dalam demosi Pejabat Administrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai dengan kewenangan sebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, telah melakukan penelusuran, analisis dokumen, dan klarifikasi atas pengaduan tersebut terhadap Sdr. Sukarni, SP, M.Si., (Penjabat SekretarisDaerah Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Sdr. Fariq Hafizh, S.IP, MM., (Kepala bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan). Berdasarkan klarifikasi dan analisis terhadap dokumen terkait,diperoleh informasi sebagai berikut :

Berdasarkan analisis dokumen, klarifikasi, dan adanya bukti-bukti dokumentasi pemeriksaan, Kami menyimpulkan:

1. Evaluasi terhadap para Pejabat Administrasi yang dilakukan oleh Bupati Bengkulu Selatan yang mengkombinasikan antara penilaian kinerja, uji kompetensi, dan uji pemahaman mengenai cascading visi, misi dengan tugas dan fungsi para pejabat merupakan sebuah langkah yang bagus.Namun demikian langkah evaluasi tersebut kurang tepat, manakala digunakan untuk melakukan demosi terhadap para Pejabat Administrasi di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

.2. Langkah evaluasi dengan menggunakan kombinasi beberapa pengujian tersebut lebih tepat digunakan sebagai data awal pemetaan jabatan atau profil para pejabat. Langkah selanjutnya para pejabat tersebut diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan. Dalam hal kinerjanya tidak terdapat perbaikan yang signifikan maka dapat dilakukan mutasi atau demosi.

3. Terhadap para Pejabat Pengawas di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan semestinya sebagai bagian dari kelompok pejabat yang akan dialihkan ke dalam jabatan fungsional sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

B/467/KT.01/2021 tanggal 27 Mei 2021, perihal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Sdr. Hasnida Pohan yang pendidikan terakhirnya SLTA tidak sesuai dengan kualifikasi selaku Pejabat Pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Kami rekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) agar:

1. Meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 820-66 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Mengembalikan para Pejabat Administrasi tersebut di atas dalam tabel di atas untuk menduduki jabatan sebelumnya atau jabatan setara lainnya, kecuali Sdr.Hasnida Pohan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

3. Menggunakan hasil evaluasi dengan teknik kombinasi berbagai pengujian (uji kompetensi, kinerja, pengujian cascading) tersebut sebagai catatan profil atau peta Pejabat Adminitrasi untuk mendorong peningkatan kinerja masing-masing Pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya dalam hal capaian kinerjanya sangat buruk maka dapat dilakukan tindakan mutasi/rotasi atau demosi terhadap para pejabat yang bersangkutan.

4. Terhadap para Pejabat Pengawas di atas yang termasuk dalam kategori penyederhanaan struktur agar segera dikoordinasikan dengan Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Dalam Negeri untuk diproses pengangkatannya dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan formasi yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

5. Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para PNS tersebut hendaknya segera diproses sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Kami mengharapkan agar rekomendasi tersebut di atas, Segera dilaksanakan oleh Bupati Bengkulu Selatan dalam kesempatan pertama setelah surat rekomendasi diterima oleh Bupati. Laporan tindak-lanjut agar disampaikan secara tertulis kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara Bupati Bengkulu Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Menindaklanjuti surat KASN di atas sekjen sekber media online Ali Dina angkat bicara ” sangat di sayangkan berkali kali dugaan kesalahan yang dilakukan Bupati Gusnan Mulyadi terkait persoalan mutasi di Bengkulu Selatan , kita berharap ini tidak menjadi polemik dan berimbas ke ASN yang lain notabenenya tidak bersalah apabila nanti ada Sanksi lagi dari KASN ” tegas Ali Dina

Upaya konfirmasi dengan pihak terkait terus di upayakan.BPA

One thought on “Rekomendasi KASN Terkait Nonjob Dan Demosi Bengkulu Selatan Ada Pelanggaran ” ASN Siap Kena Imbas “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.